Rabu, 23 November 2011

analisis investasi sektor publik

A. PROGRAM INVESTASI PUBLIK
Investasi publik digunakan untuk pengambilan keputusan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar dbandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi/modal memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak jangka pendek. Kesalahan dalam melakukan pengambilan keputusan investasi tidak saja akan berdampak pada anggaran tahun berjalan, namun juga akan membebani anggaran tahun-tahun berikutnya.
Investasi publik berkaitan erat dengan penganggaran modal/ investasi. Penganggaran investasi merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran investasi. Selain itu anggaran investasi merupakan pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset / kekayaan pemerintah dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan, sehingga terdapat hubungan antara anggaran investasi dan anggaran rutin. Tetapi di kebanyakan negara berkembang anggaran investasi (pembangunan) dan anggaran rutin dipisahkan yang biasa disebut dual budgeting, yaitu pemisahan anggaran investasi dari anggaran rutin. Dalam praktiknya, terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan, antara lain :
a. Memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif.
b. Memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan dating.
c. Mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada.
Sebelum diambil keputusan untuk melakukan investasi, pemerintah terlebih dahulu perlu menentukan kebutuhan investasi yang diperlukan. Untuk menentukan kebutuhan investasi perlu dilakukan evaluasi yang mencakup :
1. Inventarisasi investasi.
2. Inventarisasi investasi memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang modal yang ada saat ini, apakah baik atau buruk.
3. Cakupan layanan dengan tingkat investasi yang ada sekarang.
4. Tambahkan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang.
5. Evaluasi kelayakan investasi.
6. Kriteria kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknis, sosial budaya, finansial, ekonomi, dan aspek distribusi. Perhitungan kelayakan investasi dapat dilakukan dengan menggunakan alat analisis, seperti : NPV, IRR, ARR, PP (Pay Back Period), Cost Benefit Analysis, dan Cost Effectiveness Analysis.

B. PENENTUAN KEBUTUHAN INVESTASI PUBLIK
Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Analisis yang mendalam sebelum dilakukan investasi sangat penting dilakukan karena investasi public berkaitan erat dengan masalah transparansi dan kewajaran anggaran.
Ada beberapa cara dalam menggolongkan asal-usul investasi. Salah satu penggolongannya adalah :
1. Investasi penggantian
2. Investasi penambahan kapasitas
3. Investasi baru
Pengeluaran investasi untuk penggantian barang modal mengikuti pola umur manfaat barang modal. Bila umur ekonomi barang modal telah habis, maka perlu pembelian barang modal baru untuk menggantinya. Penilaian investasi publik perlu mempertimbangkan umur teknis dan umur ekonomis dari barang modal yang akan dibeli. Umur ekonomi terkait dengan perkiraan waktu efektif suatu barang modal dapat memberikan manfaat, sedangkan umur teknis terkait dengan kemampuan barang modal dalam memberikan manfaat hingga tidak mampu lagi memberikan manfaat. Jadi, umur teknis suatu barang modal biasa lebih lama daripada umur ekonominya. Bila barang modal telah using dan tidak mampu lagi memberikan manfaat, berarti umur teknis barang modal tersebut telah habis.
Investasi penambahan barang modal perlu dilakukan bila terjadi tuntutan peningkatan cakupan pelayanan. Jumlah penambahan unit barang modal ditentukan oleh produktivitas barang modal saat ini ada. Produktivitas barang modal diukur berdasarkan rasio antara input dan output yang dihasilkan.
Rasio ini pada dasarnya mencerminkan tingkat efisiensi barang modal yang bersangkutan. Jika suatu barang modal sudah kurang (tidak) efisiensi, sementara terjadi kenaikan cakupan pelayanan yang harus dilakukan pemerintah, maka pemerintah harus mempertimbangkan untuk melakukan investasi penambahan kapasitas.
Investasi dapat juga berupa investasi baru yang belum ada sebelumya. Untuk jenis investasi baru, maka pertimbangan mengenai aspek teknis, ekonomi, sosial-budaya, dan aspek distribusi harus mendapat perhatian lebih besar.

C. ASPEK KELAYAKAN INVESTASI
Dalam perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan beberapa aspek yang secara bersama-sama menunjukkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh akibat adanya suatu investasi tertentu. Seluruh aspek harus dipertimbangkan dan dievaluasi dalam setiap tahap perencanaan anggaran dan siklus pelaksanaan, karena aspek-aspek tersebut satu sama lain saling berhubungan dan saling mempengaruhi.
a. Aspek Teknis
Aspek Teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak.
b. Aspek Sosial dan Budaya
Untuk melaksanakan suatu proyek maka perlu mempertimbangkan implikasi sosial yang lebih luas dari investasi yang diusulkan. Aspek sosial budaya ini menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Aspek sosial budaya mencakup juga aspek legal dan lingkungan. Suatu proyek investasi yang akan dilakukan harus mempertimbangkan aspek legalitas dan dampak lingkungan yang merugikan.
c. Aspek Ekonomi dan Finansial
Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan. Aspek financial menerangkan pengaruh-pengaruh financial dari suatu proyek yang diusulkan. Berdasarkan perencanaan anggaran, keputusan-keputusan mengenai efisiensi proyek secara finansial, solvabilitas, dan likuiditas perlu dipertimbangkan.
d. Aspek Distribusi
Keputusan investasi merupakan keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Untuk itu perlu diketahui siapa yang akan menerima manfaat atau keuntungan yang dihasilkan dari proyek investasi, dari mana mendapatkan modal untuk melaksanakan proyek, apakah dari publik revenue atau oleh individu, apakah terdapat pajak penghasilan atau tidak, apakah proyek dijalankan oleh publik agencies atau oleh individu. Aspek distribusi terkait dengan keadilan dan persamaan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan publik (equity dan equality).

D. FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INVESTASI PUBLIK
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis investasi publik adalah :
1. Tingkat diskonto yang digunakan
2. Tingkat inflasi
3. Resiko dan ketidakpastian
4. Capital rationing
1. Tingkat Diskonto
Diskonto (discounting) adalah proses untuk mengkonversi satu atau serangkaian arus pendapatan mendatang menjadi nilai kini. Faktor diskonto adalah nilai kini (present value) dari 1 dolar atau rupiah yang diterima di masa mendatang.
Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan (rate of return) yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Dasar pemikiran dari metode diskonto pendapatan ekonomi mendatang adalah nilai dari suatu usaha atau suatu kepemilikan dalam suatu usaha tergantung pada pendapatan mendatang yang akan dihasilkannya, yang didiskonto ke nilai kininya dengan suatu tingkat diskonto yang sesuai. Suatu investasi baru memiliki nilai jika investasi tersebut dapat memberikan pengembalian yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh pendanaan untuk membiayai investasi tersebut.
Perhitungan tingkat diskonto merupakan bagian yang cukup kompleks dalam analisis investasi.Metode Diskonto Pendapatan Ekonomi Mendatang terdiri dari Pembilang dalam metode diskonto pendapatan ekonomi mendatang dan Penyebut dalam metode diskonto pendapatan ekonomi mendatang. Penyebut dalam metode diskonto pendapatan ekonomi mendatang adalah tingkat diskonto (biaya modal).
2. Inflasi
Penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai riil keuntungan dimasa depan yang diharapkan sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Inflasi yang tinggi menyebabkan required rate of return semakin tinggi.
3. Resiko dan ketidakpastian
Required rate of return akan semakin tinggi jika resiko investasi naik. Ketidakpastian ekonomi dan hokum, kekacauan sosial-politik, tidak adanya jaminan keamanan, dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan resiko investasi. Faktor-faktor tersebut menyumbang resiko investasi suatu negara yang jika sudah sangat parah dapat mengarah pada kategori default country. Terjaminnya keamanan berinvestasi, penegakan hukum dan demokrasi, terjaminnya property right dan contract right dapat menurunkan resiko investasi.
4. Capital Rationing
Capital rationing adalah keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Dalam keadaan seperti ini terdapat beberapa alternatif investasi yang dapat dilakukan akan tetapi tidak tersedia cukup dana untuk membiayai investasi-investasi yang diajukan. Oleh karena itu harus dilakukan perankingan investasi. Perankingan dapat dilakukan dengan menggunakan rasio manfaat/biaya atau dapat juga menggunakan model pemrograman linear
Pada organisasi sektor publik, selain memperhatikan faktor-faktor di atas penilaian investasi publik juga harus memperhatikan hal-hal berikut:
• Tingkat utang pemerintah
• Tingkat kesempatan sosial yang dikorbankan (social opportunity cost rate)
• Social time preference rate
Tingkat utang pemerintah adalah jumlah yang harus dibayarkan pemerintah sehubungan dengan perolehan sumber pembiayaan di luar pajak, seperti utang luar negeri dan obligasi pemerintah yaitu berupa bunga dan pokok utang. Social opportunity cost rate terkait dengan pengertian bahwa proyek pemerintah harus dapat menghasilkan tingkat keuntungan (return) yang minimal sama dengan tingkat keuntungan proyek sektor swasta dengan penggunaan dana yang sama. Atau dengan kata lain, dengan jumlah investasi yang sama, proyek investasi publik yang dilakukan pemerintah harus memiliki kualitas yang minimal sama, jika proyek tersebut dilakukan oleh swasta. Sedangkan social time preference rate merefleksikan tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh masyarakat jika menunda saat ini untuk kepentingan konsumsi di masa depan.

E. TEKNIK DASAR PENILAIAN INVESTASI PUBLIK
Pada dasarnya, prinsip penilaian investasi sangat sederhana.Terdapat empat langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi, yaitu:
a) Identifikasi kebutuhan investasi. Diperlukan adanya diidentifikasi alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dianalisis lebih lanjut. Keterkaitan antara suatu proyek dengan proyek lain perlu dipertimbangkan untuk mengetahui sejauh mana penerimaan atau penolakan suatu investasi akan mempengaruhi investasi yang lain.
b) Menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan (cost/benefit relationship). Perhitungan manfaat dan biaya harus pula memasukkan analisis manfaat dan biaya sosial (social cost/benefit) yang ditimbulkan dari investasi publik yang akan dilakukan. Pada organisasi sektor publik biaya dan manfaat seringkali tidak dapat secara langsung diukur dengan satuan uang., sehingga teknik-teknik analisis biaya manfaat sangat cocok untuk diterapkan. Dalam analisis biaya-manfaat ini, benefit (manfaat) ditekankan pada semua keunggulan ekonomi dan sosial yang diperoleh, sedangkan untuk cost (biaya) ditekankan pada kelemahan-kelemahan proyek yang dikuantifikasikan dalam bentuk uang.
c) Menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah
Langkah kedua adalah menghitung manfaat dan biaya investasi dalam rupiah.Terkadang terdapat kesulitan dalam langkah kedua ini. Kesulitan yang dihadapi adalah apabila biaya dan manfaat dari suatu proyektidak dapat diukur dalam bentuk rupiah,misalnya manfaat dan biaya social. Dalam kondisi tersebut, yang dapat dilakukan adalah menghitung nilai manfaat dari proyek secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan analisis efektivitas biaya (cost-effectiveness analysis).
d) Memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan effektivitas biaya yang tinggi.
Rasio biaya dan manfaat atau efektivitas biaya merupakan titik awal penentuan penerimaan proyek, ada banyak ketidakpastian yang dapat mempengaruhi perhitungan. Tidak semua biaya dan manfaat social dapat dimasukkan dalam perhitungan,bahkan beberapa di antaranya tidak dapat dipakai dalam pengukuran yang obyektif dalam bentuk moneter.Analisis moneter mungkin mengindikasikan bahwa proyek akan memberikan nilai uang terbaik, tetapi faktor-faktor politik,respon pemerintah,serta tekanan-tekanan social menyebabkan pertimbangan biaya manfaat diperlukan atas proyek tersebut.
Terdapat beberapa teknik untuk melakukan penilaian investasi. Teknik untuk mengevaluasi investasi dibedakan menjadi dua metode,yaitu: (1) metode penilaian invetasi tradisional, dan (2) metode aliran kas yang didiskontokan (discounted cash flow/DCF).
Metode tradisonal yang sering digunakan adalah tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan (accounting rate of return on capital employed –ROCE) dan payback period (PP). Untuk menganalisis usulan investasi publik, manajer publik dapat menggunakan alat analisis yang biasa digunakan untuk menilai kelayakan suatu proyek pada sektor swasta, misalnya NPV,IRR,payback period,dan sebagainya.
• Net Present Value. Didefinisikan sebagai total nilai sekarang (PV) dari deret waktu dari arus kas. Ini adalah metode standar untuk menggunakan nilai waktu uang untuk menilai proyek-proyek jangka panjang. Digunakan untuk penganggaran modal, dan luas di seluruh ekonomi, itu mengukur kelebihan atau kekurangan arus kas, dalam hal nilai sekarang, sekali biaya pembiayaan terpenuhi.
• Net Present Benefits (NPB). Net Present Benefits (Manfaat Bersih Sekarang) merupakan nilai bersih suatu proyek setelah dikurangi seluruh biaya pada satu tahun tertentu dari keuntungan atau manfaat yang diterima pad atahun yang bersangkutan dan didiskontokan dengan tingkat bunga yang berlaku.
• Payback Period. Payback period merupakan teknik analisis investasi yang relatif mudah dan sederhana. Sehingga banyak digunakan. Namun demikian, payback period mengandung kelemahan, yaitu:
o Metode ini mengabaikan penerimaan-penerimaan investasi atau proceeds yang diperoleh setelah payback period tercapai.
o Metode payback period mengabaikan nilai waktu uang.
o Metode payback period tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan investasi yang bersifat mutually exclusive.
1. Analisis Biaya-Manfaat (Cost Benefit Analysis)
Metode cost benefit analysis (CBA) atau benefit cost ratio merupakan cara mengevaluasi suatu proyek dengan membandingkan nilai sekarang (present value) dari seluruh manfaat /keuntungan yang diperoleh dengan nilai sekarang dari seluruh biaya proyek tersebut.
Berdasarkan CBA, kriteria keputusan penerimaan proyek didasarkan pada proyek-proyek yang memberikan nilai keuntungan yang lebih besar dari biayanya. Keuntungan dalam analisis biaya-manfaat harus pula memasukkan keuntungan sosial dan biaya sosial. Proyek yang diterima adalah proyek yang memiliki keuntungan sosial yang didiskontokan (discounted value of social benefit) yang lebih besar dari nilai biaya sosial yang didiskontokan (discounted value of social cost).
Kelemahan metode B-C ratio adalah tidak adanya pedoman yang jelas mengenai hal-hal yang masuk sebagai perhitungan biaya dan manfaat. Di satu sisi dapat dimasukkan sebagai biaya, namun di sisi lain dapat masuk sebagai manfaat, sehingga kemungkinan terjadi manipulasi besar. Secara umum, kelemahan ini disebabkan karena adanya kesulitan dalam penghitungan manfaat dan biaya. Biaya diangap sebagai manfaat negatif. Dengan demikian B-C ratio dapat berpeluang memberikan hasil yang keliru dalam menentukan proyek.
Keputusan mengenai aktivitas investasi dalam private sector ditekankan dengan menilai apakah pemilik perusahaan akan menjadi lebih baik dengan melakukan investasi tersebut. Sementara itu, keputusan investasi dalam organisasi sektor publik lebih difokuskan pada penilaian apakah masyarakat secara keseluruhan akan menjadi lebih baik dengan adanya investasi tersebut.
Analisis biaya-manfaat dikembangkan sebagai alat untuk membangun kriteria-kriteria terhadap penilaian investasi sektor publlik, termasuk disini manfaat sosial bersih yang diperoleh dari investasi.
Untuk menentukan manfaat sosial bersih ini tidak hanya diperhitungkan manfaat yang tangible melainkan juga manfaat yang intangible, seperti: bebas dari polusi, hidup dengan lingkungan yang aman, penghematan waktu dan lain sebagainya. Demikian halnya ketika perhatian diiarahkan pada pengukuran biaya, beberapa item yang bersifat intangible seperti kerusakan lingkungan harus diperhitungkan.
Dixon menerangkan bahwa terdapat tiga langkah dalam melakukan analisis biaya-manfaat, yaitu:
• Memutuskan biaya dan manfaat apa saja yang dimasukkan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya double accounting, yaitu suatu manfaat atau biaya yang menyebabkan manfaat atau biaya yang lain dimasukkan secara bersama-sama.
• Mengukur dan mengevaluasi biaya dan manfaat. Manfaat dan biaya yang berwujud lebih mudah untuk dihitung, akan tetapi yang bersifat tidak berwujud relatif sulit untuk dihitung.
• Timing dan aliran biaya dan manfaat. Tahap ketiga terkait dengan masalah waktu pengakuan biaya atau manfaat yang terjadi.
2. Analisis Efektifitas Biaya
Analisis efektivitas biaya dilakukan karena terdapat kesulitan dalam menghitung biaya dan manfaat sosial secara kuantitatif. Analisis cost-effectiveness meliputi penilaian terhadap biaya dan manfaat yang dapat dikuantifikasi, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang atas suatu proyek dengan pengaruh atau dampak yang tidak dapat dikuantifikasikan, namun tidak dinilai. Dengan kata lain, analisa cost effectiveness memusatkan pada pengukuran suatu yang dapat diukur.
Langkah-langkah dalam melakukan analisis efektifitas biaya adalah sebagai berikut :
1. Menentukan jumlah dan waktu atas semua biaya modal.
2. Membuat estimasi biaya yang akan terjadi (running cost) selama umur yang diharapkan dari suatu proyek.
3. Membuat estimas output terukur selama umur yang diharapkan dari suatu proyek.
4. Membuat estimasi pengaruh biaya dan pendapatan atas aktivitas yang dilakukan.
5. Mendiskontokan biaya dan manfaat yang dapat diukur untuk memungkinkan melakukan perbandingan.
6. Menjelaskan secara realistis mengenai kemungkinan adanya biaya-biaya dan manfaat yang tidak dapat dikuantifikasi yang akan muncul dari proyek yang akan dijalankan.
Dalam praktiknya, terdapat beberapa kesulitan dalam melakukan analisis efektivitas biaya. Kesulitan tersebut terjadi pada waktu membuat estimasi atau perkiraan mengenai waktu dan besarnya jumlah biaya dan manfaat di masa datang. Kesulitan juga dialami pada saat pemilihan tingkat diskonto (discount rate) yang tepat atau penyesuaian untuk tingkat risiko dan ketidakpastian.

Selasa, 29 Maret 2011

PEMBELAJARAN SEKTOR PUBLIK TERHADAP SEKTOR SWASTA (Perubahan paradigma demi kualitas pelayanan yang lebih baik)

Dewasa ini, perusahaan sector public dituntut lebih dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat. Telah banyak sorotan negative dari berbagai pihak mengenai pelayanan yang diberikan sector pemerintahan. Pegawai dalam perusahaan sector public cenderung bersikap cuek terhadap hasil pelayanan yang mereka berikan, hal ini mengindikasikan adanya kekurangan dalam ketegasan dari pihak top management.
Kekurangan dalam pelayanan yang diberikan diduga disebabkan tidak adanya job descrition yang jelas untuk tiap pegawai. Di pihak lain menduga bahwa kekurangan ini disebabkan oleh manajemen yang kurang baik dalam tubuh perusahaan itu sendiri. Beberapa pihak juga menyalahkan tariff yang dibebankan untuk setiap pelayanan dikhawatirkan terlalu murah. Dan masih banyak lagi penyebab yang diduga berhubungan dengan kekurangan atas kualitas pelayanan sector public.
Perusahaan sector publik dalam memberikan suatu output berupa pelayanan berbeda dengan perusahaan private, mulai dari orientasi hingga masalah persaingan. Dalam sector pemerintahan, manajemen tidak dituntut untuk memperoleh laba, sehingga mereka dapat berkonsentrasi hanya pada kepuasan pelanggan. Selain itu, sector publik juga tidak memiliki pesaing dalam memberikan pelayanan. Misalnya saja pelayanan pembuatan KTP, pelayanan ini hanya disediakan oleh sector pemerintahan. Sehingga dapat dikatakan, dalam hal ini, pelangganlah yang justru menghadapi dilema. Di satu pihak, pelanggan mengharapkan suatu pelayanan yang memuaskan, namun di puhak lain, pelaggan tidak memilki pilihan untuk menentukan pemberi layanan.
Hal hal tersebut menjadi sorotan kepada sector publik, karena pada dasarnya, tujuan utama dari perusahaan ini adalah melayani masyarakat. Jadi, jika pelanggan, dalam hal ini masyarakat, justru merasa tidak puas, maka tanggung jawab sector publiklah untuk introspeksi diri.
Telah banyak ilmuawan yang mengembangkan suatu penelitian khusus untuk menangani masalah dalam pelayanan sector public ini. Namun hingga saat ini, belum ada satu metode yang benar-benar sempurna untuk menghilangkan setiap masalah dalam sector public.
Perusahaan sector public dianggap perlu untuk mengadopsi beberapa sistem dalam private sector. Tentu saja tidak secara keseluruhan, karena kedua sector ini memiliki orientasi yang berbeda, namun sector publik harus belajar banyak kepada sector private dalam hal kualitas pelayanan juga dalam masalah keuangan, tidak perlu menghasilkan laba, setidaknya sector publik dapat mencapai break even point, karena dewasa ini, sangat banyak sector publik yang menderita kerugian. Hal ini diluar konsep, karena pada dasarnya, sector publik yang merupakan perusahaan monopoli, tidak seharusnya menderita kerugian.
Banyak hal yang penting untuk diubah dalam sistem yang berlaku di perusahaan sector publik. Dalam bukunya Mewrausahakan Birokrasi, David Osborne dan Ted Grebler mengemukakan beberapa hal yang penting untuk diubah dalam oragnisasi sector publik, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah yang Berorientasi Hasil
Selama ini, pemerintah, dalam hal ini perusahaan sector publik, lebih terfokus terhadap input yang dibutuhkan untuk memberikan suatu pelayanan. Pada dasarnya, perusahaan sector publik khususnya di Indonesia, sudah seharusnya lebih berorientasi hasil, mengingat sistem yang dianut yaitu money follow function, sehingga biaya bukanlah merupakan masalah. Namun hal ini justru menjadi boomerang bagi sector publik. Karena adanya kepastian akan pemenuhan setiap biaya yang dibutuhkan, maka dalam memberikan output berupa pelayanan pegawai pemerintahan cenderung tidak perduli. Hal ini disebabkan karena keyakinan bahwa baik atau tidaknya kualitas output yang mereka berikan maka mereka akan tetap dibiayai. Jadi, sudah sepatutnyalah sector publik dalam memberikan pelayanan seyogyanyalah membiayai hasil, bukanlah membiayai input. Atau dapat dikatakan bahwa akan lebih baik jika dalam membiayai kegiatan sector publik, pemerintah memberikan dana berdasarkan hasilnya bukan berdasarkan setiap input yang dibutuhkan. Sebagai contoh di sector privat pemberian gaji untuk karyawan kebanyakan bersifat upah, yang berarti pegawai digaji berdasarkan hasil yang mereka dedikasikan untuk perusahaan.
2. Pemerintahan Wirausaha
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perusahaan sector publik mendapatkan pendanaan dari APBN ataupun APBD. Dapat dikatakan bahwa, sector publiklah yang membelanjakan pendapatan Negara ataupun daerah dengan tujuan melayani masyarakat. Hal ini dianggap penting untuk diubah, perusahaan sector publik yang merupakan perusahaan monopoli pada dasarnya sangatlah mudah untuk menghasilkan laba. Sehingga perusahaan sector publik tidak lagi menjadi bagian yang harus dibiayai, melainkan menjadi bagian yang membiayai. Seperti yang diungkapkan David Osborne dan Ted Gabler, Menghasilkan ketimbang Membelanjakan.
3. Pemerintah yang Kompetitif
Salah satu hal yang diindikasikan menjadi penyebab kurangnya kualitas pelayanan yang diberikan sector publik adalah tidak adanya saingan dalam memberikan pelayanan. Seperti yang telah dicontohkan sebelumnya, pengurusan Kartu Tanda Penduduk hanya dapat diberikan oleh sector publik. Ada beberapa hal yang dapat mengatasi permasalahan ini, salah satunya adalah memberikan tender kepada sector privat untuk memberikan pelayanan. Dalam artian bahwa, tidak semua pelayanan masyarakat harus dikerjakan sendiri oleh sector publik, ada beberapa pekerjaan yang akan lebih efisien bila diberikan kepada sector swasta. Tentunya tender ini diberikan kepada pihak dengan kualitas yang mencukupi dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Selain itu, untuk menciptakan suatu persaingan dalam sector publik, dapat juga dengan pemberian award untuk tiap pelayanan yang dianggap lebih berkualitas dibanding pelayanan yang lain. Jadi, persaingan terjadi dalam setiap jenis pelayanan, atau juga dalam pelayanan yang sama untuk daerah yang berbeda. Award yang diberikan dimungkinkan untuk berbagai macam bentuk, mulai dari gaji, piagam, ataupun penghargaan lainnya.
Dan masih banyak lagi hal-hal yang David Osborne dan Ted Gabler anggap perlu untuk diaplikasikan dalam sector publik. Namun, tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Banyak pihak yang mengkhawatirkan dampak dari Mewirausahakan Brokrasi ini. Mulai dari tariff pelayanan yang dikhawatirkan akan naik, dan juga masalah kesejahteraan pegawai.
Dewasa ini, berkembang pula suatu paradigma yang dianggap perlu untuk dianut dalam perusahaan sector publik. Paradigma ini disebut sebagai New Public Management walaupun juga sering disebut dengan nama lain misalnya Post-bureaucratic Paradigm (Barzeley, 1992), dan Reinventing Government (Osborne dan Gaebler, 1992). Paradigma ini menekankan pada perubahan perilaku pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien dengan prinsip The Invisible Hand-nya Adam Smith. Yaitu mengurangi peran pemerintah, membuka peran swasta, dan pemerintah lebih berfokus pada kepentingan publik yang luas. Adapun karakteristik NPM itu sendiri adalah sebagai berikut:
1. Manajemen profesional di sektor publik. Secara bertahap mereka sudah mulai menerapkannya. Yaitu mengelola organisasi secara profesional, memberikan batasan tugas pokok dan fungsi serta deskripsi kerja yang jelas, memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab.
2. Penekanan terhadap pengendalian output dan outcome. Sudah dilakukan dengan penggunaan performance budgeting yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Perubahan atas sistem anggaran yang digunakan ini merupakan yang terpenting yang terkait dengan penekanan atas pengendalian output dan outcome.
3. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik; Menurut saya hal ini sudah sejak lama dilakukan oleh Depkeu juga BPK, yaitu adanya unit-unit kerja tingkat eselon 1.
4. Menciptakan persaingan di sektor publik. Hal ini juga sudah dilakukan yaitu adanya mekanisme kontrak dan tender kompetitif dalam rangka penghematan biaya dan peningkatan kualitas serta privatisasi. Diatur dalam Keppres 80 tahun 2003.
5. Mengadopsi gaya manajemen sektor bisnis ke sktor publik. Hampir di seluruh eselon 1 di Depkeu sudah menerapkannya dengan adanya modernisasi kantor baik di Ditjen Pajak, Ditjen Perbendaharaan, maupun Ditjen Bea Cukai, juga terkait dengan pemberian remunerasi sesuai job grade karyawan. Demikian juga di BPK, selain modernisasi kantor dan remunerasi, hubungan antara atasan dan bawahan semakin dinamis, gap senioritas hanya muncul dalam hal-hal profesionalisme saja yang dibutuhkan.
6. Disiplin dan penghematan penggunaan sumber daya. Dalam hal disiplin biaya saya masih meragukan implementasinya pada kedua instansi ini, karena masih adanya aset-aset yang dibeli melebihi spesifikasi kebutuhan. Sedangkan dalam hal disiplin pegawai, adanya model presensi menggunakan finger print sudah sangat efektif dilakukan.
Dalam penerapannya, NPM menuai banyak kritik, untuk Indonesia, departemen yang telah menerapkan paradigma ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan juga Departemen Keuangan. Namun yang penting untuk diketahui adalah setiap karakteristirk NPM merupakan suatu kesatuan, sehingga dalam penerapannya tidak dapat dipilah-pilah demi mencapai kesempurnaan tujuan yang dikehendaki.

Senin, 21 Maret 2011

PRINSIP PERKREDITAN (STANDAR KREDIT)

standar kredit digunakan oleh banyak perusahaan untuk memutuskan pelanggan mana yang pantas mendapatkan kredit dan seberapa besar kredit yang dapat mereka terima. penentuan standar kredit mengharuskan perusahaan untuk menilai 'kredibilitas' atau kualitas kredit pelanggan. secara tradisional, penilaian kredibilitas pelanggan melibatkan pertimbangan atas 5c, yaitu:
1.Character
mengacu pada kemungkinan bahwa pelanggan akan menghormati kewajibannya. perusahaan harus mengetahui watak dari calon pelanggannya dan mendeteksi potensi adanya kredit macet akibat karakter dari calon pelanggan tersebut.
2.Capacity
mengacu pada kemampuan pelanggan untuk membayar pinjaman atau utangnya. perusahaan dalam memberikan pinjaman tentu menetapkan berapa limit pinjaman yang mungkin untuk diberikan, mengingat kemampuan dari calon pelanggan tersebut.
3.Capital
mengacu pada kondisi umum bisnis pelanggan seperti yang diperlihatkan pada laporan keuangan. perusahaan juga dapat menilai kemampuan calon pelanggan melalui modal yang pelanggan tersebut miliki, dapat dari laporan keuangan dari calon pelanggan tersebut.
4.Collateral
mengacu kepada aktiva atau harta yang ingin diberikan pelanggan sebagai jaminan atas kredit. dalam pemberian kredit, tentunya perusahaan membutuhkan jaminan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan akibat adanya ketidakpastian. analisis collateral ini melihat jaminan yang mungkin diberikan calon pelanggan untuk mendapatkan pinjaman
5.Condition
mengacu kepada kecendrungan ekonomi nasional dan regional yang bisa mempengaruhi pelanggan untuk membayar pinjaman atau utangnya. 4c sebelumnya menjelaskan analisis pemberian kredit dalam hal-hal yang dapat dikatakan under cntroll. untuk condition, berkaitan dengan keadaan ekonomi wilayah yang diatur sepenuhnya oleh pemerintah.






WINDY NAWIR MANSYUR

Sabtu, 19 Maret 2011

Perhitungan Produk Domestik Bruto (GDP)

perhitungan Produk Domestik Bruto dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu:

1.PRODUKSI
jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor dalam suatu negara
∑ Pn * Qn
seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dengan tingkat harga masing-masing dijumlahkan. hasilnya inilah merupakan PDB

2.PENGELUARAN

total pengeluaran yang terjadi dalam suatu negara
C+I+G+(X-M)
CintaItuGilaXtreemminusMenyakitkan
C=konsumsi
I=Investasi
G=Pengeluaran pemerintah
X=ekspor
M=Impor

3.PENDAPATAN
total pendapatan yang diterima dalam sutu negara
r+i+p+w
rotiisipisangwuenak
r=sewa
i=bunga
p=laba
w=upah





WINDY NAWIR MANSYUR

Kamis, 17 Maret 2011

METODE AKUNTANSI PENGGABUNGAN BADAN USAHA

Penggabungan badan usaha adalah usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomis. Dalam akuntansi ada dua metode pencatatan yang dipakai yaitu metode by purchase dan pooling of interest.
1.POOLING OF INTEREST
Apabila suatu penggabungan usaha dianggap sebagai suatu pooling of interest maka badan usaha yang baru dianggap sebagai kelanjutan dari semua badan usaha yang bergabung, baik dalam bentuk suatu badan usaha yang tunggal maupun sebagai induk perusahaan dengan satu atau beberapa anak perusahaan.
Untuk pencatatan pada metode penyatuan kepentingan ini, perlu diketahui bahwa transaksi dicatat dengan mendebit perkiraan investasi dan mengkredit asset yang diserahkan dalam rangka penggabungan usaha. Selain itu perlu diketahui bahwa nilai investasi ini sangat dipengaruhi oleh nilai buku dari perusahaan yang dibeli. Nilai buku dihitung berdasarkan aktiva-liabilities berdasarkan catatan akuntansi perusahaan yang dibeli.
2.BY PURCHASED
Penggabungan badan usaha dikatakan atas dasar pembelian apabila penggabungan badan usaha tersebut berakibat para pemilik perusahaan yang bergabung tidak ikut berpartisipasi secara substansial di dalam perusahaan tunggal yang dibentuk. Selanjutnya apabila suatu kombinasi usaha dianggap suatu “pembelian” maka harta kekayaan yang diperoleh dalam transaksi penggabungan harus dicatat dalam buku-buku usaha yang memperolehnya atas dasar harga perolehan yang diukur dengan uang. Singkatnya metode pembelian didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi dimana suatu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung.
Untuk pencatatan bila menggunakan metode ini, penting untuk diketahui bahwa transaksi dicatat dengan mendebit perkiraan investasi dan mengkredit asset yang diserahkan dalam rangka penggabungan usaha. Kemudian, beban yang terkait kemudian dicatat sebagai penambah investasi / pengurang agio saham. Dan yang terakhir perlu di mengerti bahwa nilai net asset (aktiva dan kewajiban) yang diserahkan didebit dan nilai investasi dikredit sebesar saldo yang ada, jika ada perbedaan akan dialokasikan sesuai dengan ketentuan di atas.
Intinya, dalam metode pembelian kita menggunakan nilai pasar, yang mna seperti yang telah dijelaskan bahwa jika ada selisih antara nilai pasar dengan nilai buku maka akan diakui sebagai goodwill. Oleh sebab itulah, hanya pada metode inilah dimungkinkan adanya goodwill.







WINDY NAWIR MANSYUR

PERANGKAT KEBIJAKAN MONETER

kebijakan moneter diarahkan langsung oleh Bank Indonesia.
tujuan dari kebijakan ini adalah mengatur jumlah peredaran uang, demi mencegah terjadinya terlalu banyaknya uang yang beredar yang kemudian berdampak pada penurunan nilai riil mata uang yang lazim kita sebut dengan INFLASI.
dalam menerapkan kebijakan ini, BI menggunakan empat perangkat kebijakan, yaitu:
1. open market operation
keputusan membuka atau menutup pasar modal kemudian ditentukan dengan banyak uang yang beredar saat itu. jika uang di masyarakat terlalu banyak yang beredar maka BI menjual surat-surat berharga demi menarik uang dari masyarakat, sebaliknya, maka BI akan membeli surat-surat berharga yang beredar demi menambah uang yang beredar di masyarakat.
2.diskonto
keputusan tingkat bunga yang akan diberlakukan oleh bank umum. dengan tingkat bunga kredit yang tinggi, maka masyarakat akan lebih memilih untuk membelanjakan uangnya, dan dengan tingkat bunga yang tinggi maka masyarakat akan lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank
3.CADANGAN WAJIB MINIMUM
keputusan cadangan wajib yang disetorkan bank umum kepada BI demi likuiditas masa depan dan jaminan simpanan uang masyarakat.
4.print money
keputusan untuk mencetak uang, pada zaman orde lama kebijakan print money ni justru menimbulkan inflasi karena terlalu banyak mencetak uang sehingga uang yang beredar makin banyak dan terjadilah inflasi. namun kebijakan ini juga dapat mengendalikan nflasi dengan taraf tertentu.





WINDY NAWIR MANSYUR